topmetro.news, Medan – Aksi doa bersama dan penyalaan 1.000 lilin, berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (30/11/2025), mulai pukul 19.00 WIB, oleh Aliansi Masyarakat Sumatera Utara, yang terdiri dari HBB (Horas Bangso Batak), para mahasiswa, Ustadz Martono, Gerakan Pemuda Islam, dan banyak elemen lain.
Aksi ini bertujuan untuk mendoakan korban-korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Utara, mulai dari Tapteng, Taput, Tapsel, Medan, Langkat, dan lainnya.
Ketum HBB Lamsiang Sitompul, kepada media mengatakan, berharap agar pemerintah bisa melakukan upaya lebih maksimal dalam menangani bencana ini. “Di sini kita berdoa, kiranya arwah para korban diterima disisiNya dan juga kepada keluarga diberikan kekuatan. Terhadap korban-korban lain, yang sampai saat ini masih banyak terisolir, ada juga korban yang belum ditemukan, korban yang hanyut atau tertimbun, kiranya pemerintah dapat melakukan upaya-upaya untuk mencari korban dan membantu korban dan memulihkan keadaan,” ujar Lamsiang, Minggu malam (30/11/2025).
Kecewa
Pada kesempatan ini, Lamsiang juga menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah dan jajaran, baik dalam hal tindakan maupon ungkapan. “Antara lain dari Pangdam yang mengatakan tidak ada penggundulan hutan di situ. Juga dari Kementerian Kehutanan yang mengatakan, bahwa kejadian itu bukan karena pembalakan liar. Mengatakan nggak ada penggundulan, padahal nyata-nyata gundul. Katanya nggak ada pembalakan liar. Berarti pembalakan resmi lah selama ini. Berarti pemerintah atau Kementerian Kehutanan meresmikan pembalakan-pembalakan itu,” ujarnya.
“Jadi Kementerian Kehutanan jangan terkesan melindungi pembalak hutan lah. Apakah kegiatan itu resmi atau tidak resmi, yang pasti, itu sudah menyebabkan bahaya banjir dan longsor. Itu jelas ya. Kayu-kayu itu hasil penebangan. Resmi atau tidak resmi, sama-sama menyebabkan bahaya longsor dan banjir. Jadi selama ini Kementerian Kehutanan sudah salah. Dan kita minta presiden mengganti Menteri Kehutanan,” tegas pengacara ini lagi.
Lamsiang juga menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang mengatakan, seakan-akan masyarakat di tingkat provinsi terlalu mendramatisir suasana. “Padahal sudah ratusan orang yang meninggal. Belum yang hilang, luka berat dan ringan. Belum lagi yang terisolir, yang kelaparan, puluhan ribu mengungsi. Kan sangat miris itu,” sebutnya.
Ia juga mempertanyakan sikap Presiden dalam bencana ini. “Belum lagi sikap Presiden yang belum juga menetapkan ini sebagai bencana nasional. Padahal sudah tiga provinsi, Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat yang terkena dan banyak korban. Maka kita minta Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional,” pinta Lamsiang.
“Dan yang kita sesalkan, alutsista kita, pesawat-pesawat, Hercules, helikopter dan pasukan elit, ada Kopasus, ada Kopasgat, ada Pasukan Amphibi, Pasukan Katak, pasukan ‘hantu belau’ segala macam yang elit-elit, kenapa tidak diterjunkan untuk memberikan bantuan kepada korban-korban itu? Di situ yang sangat kita sesalkan,” lanjutnya.
Lamsiang menyebut, pihak yang paling bertanggungjawab dalam bencana besar ini adalah Kementerian Kehutanan. “Karena bencana ini buka terjadi begitu saja, tetapi karena ulah manusia. Maka yang salah di sini adalah Menteri Kehutanan yang memberikan izin untuk alih fungsi lahan dan penebangan-penebangan hutan,” tandasnya.
Oleh karena itu, maka Lamsiang Sitompul minta agar semua alih fungsi lahan dan penebangan hutan dihentikan. “Terkhusus untuk TPL, agar izinya dicabut. Jadi, kalaupun berizin, mereka harus dihentikan. Dan lahan-lahan yang sudah sempat diekskavasi yang sudah digali-gali itu, agar dihutankan kembali. Jangan sampai banjir yang lebih besar. Itu dipulihkan, lalu dievaluasi, yang tidak layak itu dicabut, termasuk tambang-tambang seperti Agincourt, dan lainnya. Jadi, dipulihkan semua itu, pelakunya ditangkap dan diadili untuk mengganti kerugian akibat kerusakan itu,” urainya.
“Yang paling penting adalah, kita harapkan Presiden segera menetapkan ini sebagai bencana nasional dan memberikan bantuan semaksimal mungkin, dengan menggunakan seluruh kekuatan yang ada,” tutup Lamsiang Sitopul.
reporter | Raja P Simbolon
